Fatmawati Rusdi Perkuat Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Parepare
Parepare, sulselprov.go.id - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendorong percepatan penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor saat melakukan kunjungan kerja di Kota Parepare, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Lumpue itu juga dirangkaikan dengan penguatan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) serta Gerakan Tanam Cabai sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan keluarga dan mendukung pengendalian inflasi daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati meninjau pelayanan kesehatan, berdialog dengan tenaga kesehatan dan kader, sekaligus menyerahkan berbagai bantuan bagi masyarakat.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Fatmawati menegaskan bahwa penanganan stunting harus diawali dengan data yang akurat agar setiap intervensi benar-benar tepat sasaran. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terus melakukan pembaruan dan validasi data balita.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan datanya benar. Tolong diukur ulang dan diperbarui sehingga kita mengetahui secara pasti berapa anak yang masuk kategori stunting, gizi kurang maupun wasting. Dengan data yang valid, intervensi kita juga akan lebih tepat,” ujarnya.
Fatmawati juga menyatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyiapkan bantuan alat antropometri sesuai kebutuhan puskesmas di Kota Parepare untuk mendukung pelayanan pengukuran status gizi balita.
“Nanti kita siapkan dan kirimkan sesuai kebutuhan puskesmas di Kota Parepare,” katanya.
Menurut Fatmawati, target mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
Karena itu, percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui intervensi yang menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi, pemberian makanan tambahan, peningkatan sanitasi, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), edukasi remaja melalui konsumsi tablet tambah darah, hingga penguatan konsultasi pranikah bersama Kementerian Agama.
Ia menegaskan, keluarga tetap menjadi kunci utama dalam mencegah stunting.
“Pemerintah bisa hadir dengan berbagai program, tetapi peran orang tua tetap menjadi yang paling utama. Pola asuh yang baik, memperhatikan kebutuhan gizi anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan memastikan anak memperoleh makanan bergizi harus dimulai dari rumah,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Fatmawati menyerahkan paket pencegahan stunting kepada 10 keluarga penerima manfaat, bantuan alat dan pelatihan pembuatan nugget ikan kepada lima kelompok UPPKA, serta bibit cabai kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Forkopimda Kota Parepare.
Menurutnya, Gerakan Tanam Cabai tidak hanya mendorong pemanfaatan pekarangan rumah, tetapi juga menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat membantu mengendalikan inflasi.
“Cabai selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi. Padahal tanaman ini mudah ditanam di pekarangan rumah maupun di pot. Karena itu, saya mengajak seluruh organisasi perempuan, sekolah, kantor, dan masyarakat untuk menggalakkan Gerakan Tanam Cabai agar kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi secara mandiri,” ungkapnya.
Fatmawati juga meminta pemerintah daerah terus memberikan pendampingan kepada kelompok UPPKA agar berkembang menjadi pelaku UMKM yang lebih berdaya saing.
“Bantuan alat hanyalah langkah awal. Yang tidak kalah penting adalah pendampingan, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran agar UMKM kita benar-benar naik kelas,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempercepat penurunan stunting di daerahnya.
Ia menilai stunting merupakan tantangan pembangunan sumber daya manusia yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap kehadiran Ibu Wakil Gubernur menjadi semangat baru bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk terus mempercepat penurunan stunting hingga mencapai target nasional,” ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ilham Willem, melaporkan prevalensi stunting di Kota Parepare menurun dari 26,7 persen (2023) menjadi 26,1 persen (2024). Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas target nasional sehingga diperlukan dukungan berkelanjutan, termasuk penguatan sumber daya manusia serta sarana pelayanan kesehatan.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemprov Sulsel memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, organisasi perempuan, dan masyarakat dalam mempercepat penurunan stunting. Upaya tersebut sekaligus dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga dan penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dr. dr. Hj. Evi Mustikawaty Arifin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel Hj. Nursidah, unsur Forkopimda, organisasi perempuan, tenaga kesehatan, serta masyarakat penerima manfaat. (*)
