Wagub Sulsel Usulkan Rapat Forkopimda Rutin untuk Antisipasi Persoalan Daerah
Makassar, sulselprov.go.id - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengusulkan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) digelar secara rutin untuk mengantisipasi berbagai persoalan strategis, mulai dari pasokan energi dan ketahanan pangan hingga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Fatmawati dalam silaturahmi yang digelar Kapolda Sulawesi Selatan bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal, lembaga terkait, dan pimpinan perguruan tinggi di Markas Polda Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (22/10/2026).
Fatmawati mengapresiasi inisiatif Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. M. Awal Chairuddin yang mempertemukan berbagai unsur untuk membahas persoalan aktual di daerah. Menurut dia, koordinasi lintas instansi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar penanganan masalah tidak hanya berfokus pada dampak, tetapi juga menyasar akar persoalan.
Ia mengusulkan agar rapat Forkopimda dijadwalkan setiap pekan atau sebulan sekali. Pertemuan dapat digelar secara bergiliran di instansi terkait atau dipusatkan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, sesuai kesepakatan bersama.
“Alhamdulillah hari ini Pak Kapolda telah menginisiasi itu, dan tentunya saya berharap di forum yang terhormat ini kita bisa mengagendakan dan mengambil satu kesimpulan bahwa baiknya dilaksanakan setiap minggu atau satu kali sebulan,” ujar Fatmawati.
Salah satu persoalan yang disoroti Fatmawati ialah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), terutama solar bersubsidi. Ia menilai antrean panjang yang sempat terjadi di sejumlah daerah perlu diantisipasi melalui penelusuran penyebab dan perbaikan koordinasi, bukan sekadar penanganan setelah antrean muncul.
Menurut dia, kebutuhan BBM perlu diantisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru, kemudian Ramadan dan Idulfitri, ketika mobilitas masyarakat meningkat.
Fatmawati juga meminta pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat, terutama untuk mencegah penyalahgunaan bagi kegiatan pertambangan atau industri berskala besar. Ia mendorong pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait memperkuat koordinasi agar subsidi tepat sasaran.
Sebagai salah satu upaya penghematan energi, ia mengusulkan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) secara rutin bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Selain BBM, Fatmawati menyinggung pemadaman listrik bergilir yang dikaitkan dengan kondisi pasokan energi dan pemeliharaan fasilitas kelistrikan. Ia menekankan pentingnya informasi yang jelas mengenai jadwal pemadaman agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan aktivitas.
Ia juga mengajak jajaran pemerintahan memberi contoh penghematan energi dan air di tengah dampak El Niño yang berkepanjangan.
Di sektor pangan, Fatmawati mengingatkan bahwa stok yang memadai saat ini perlu diimbangi langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pada periode berikutnya. Potensi gagal panen dan pergeseran masa panen di sejumlah daerah, menurut dia, dapat memengaruhi ketersediaan pangan.
Karena itu, ia menilai koordinasi pemerintah daerah, Perum Bulog, dan unsur Forkopimda diperlukan untuk memantau perkembangan produksi serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Fatmawati menyoroti tawuran remaja yang masih terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Kota Makassar.
Ia mengusulkan pengaktifan kembali pos keamanan lingkungan (poskamling) serta penguatan peran aparat dan masyarakat hingga tingkat kelurahan, rukun warga (RW), dan rukun tetangga (RT).
Menurut dia, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda diperlukan untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini dan mencegahnya berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.
Fatmawati juga menyoroti balap liar yang, menurut dia, berlangsung hampir setiap malam di sejumlah ruas jalan. Selain membahayakan keselamatan pengguna jalan, aktivitas tersebut berpotensi memicu gesekan dengan kelompok anak muda lain yang memanfaatkan ruang publik untuk berolahraga.
Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar mempertimbangkan penyediaan ruang aktivitas yang aman dan memadai bagi generasi muda, termasuk mengoptimalkan fasilitas seperti Lapangan Karebosi untuk kegiatan olahraga dan kreativitas.
“Sehingga praktik baik ini tentunya mungkin bisa dikembalikan lagi, diaktivasi kembali bagi poskamling ataupun kamtibmas tingkat lurah dan RT/RW,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. M. Awal Chairuddin turut menyoroti sejumlah persoalan kamtibmas, antara lain kemacetan akibat unjuk rasa, kenakalan remaja, dan antrean BBM di beberapa daerah.
Kapolda mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Contact Center Polri 110 untuk melaporkan kejadian yang membutuhkan penanganan kepolisian, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan gangguan keamanan. Dalam pertemuan itu, layanan 110 juga diuji melalui panggilan telepon oleh peserta.
Terkait unjuk rasa, Kapolda mengusulkan pembahasan mengenai lokasi khusus penyampaian aspirasi agar kegiatan tersebut berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan. Ia mencontohkan Lapangan Karebosi sebagai salah satu lokasi yang dapat dikaji lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Kapolda juga menyampaikan data kepolisian mengenai lima wilayah hukum dengan kontribusi angka kejahatan tertinggi di Sulawesi Selatan, yakni Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan Makassar, Polres Gowa, Polres Maros, dan Polres Bone.
Usulan rapat rutin Forkopimda menjadi salah satu agenda yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan dan kesepakatan antarpihak terkait. (*)
